CIKAOKINFO,- Jakarta,- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi sorotan atas rencana kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP ), dari Rp2.35Milar menjadi Rp28.9 Miliar.
Anies mengatakan, kenaikan ini karena dalam Rencana APBD 2017. tidak ada lagi anggaran masuk dari pihak swasta untuk membiayai tim di Balai kota, sebagaimana yang di lakukan Gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ).
"Sekarang Anda cek saja di berita - berita dulu, dulu ( staf Gubernur ) di biayai oleh siapa? anda bandingan saja. Lebih baik Anda bandingkan dan lihat dulu di biayai dengan siapa, sekarang dengan siapa," katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa 21 November 2017.
loading...
Anies menganggap cara gubernur sebelumnya dalam membiayai TGUPP menggunakan dana swasta, merupakan sesuatu yang lucu. Karena tim ini bekerja untuk pemerintah DKI, maka sudah seharusnya mendapat alokasi dana dari APBD.
"Kan lucu secara kepegawaian dibiayai swasta, tapi keberadaannya di kantor gubernur. Terus yang bersangkutan bekerja untuk gubernur atau perusahaan swasta?" papar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
"Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur menyusun kebijakan, membantu atau percepatan pembangunan justru dibiayai swasta maka potensi ada konflik kepentingan menjadi tinggi, karena itu sekarang kita buat transparan," pungkasnya.
loading...
Lagi pula, pembiayaan tim gubernur dengan menggunakan dana APBD akan lebih transparan dan dapat dipertangunggjawabkan. Hal ini juga dilakukan agar tim tidak akan bergantung kepada swasta dan dapat menimbulkan konflik kepentingan.
"Dengan transparan didanai menggunakan APBD, maka jelas tidak ada ketergantungan kepada pihak luar. Anda bisa liat nama-namanya siapa saja (yang dulu bekerja dibiayai swasta)," jelas Anies.
